oleh

Penerimaan PPPK, Desy Ratnasari Soroti Afirmasi kepada Penyandang Disabilitas

30-01-2022 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Foto: Hanum/nv

KOPIFLOR.ID,JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari menyoroti afirmasi kepada penyandang disabilitas dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, hal tersebut menjadi suatu perhatian penting. Untuk itu ia mempertanyakan apakah konteks disabilitas tersebut yang justru mencegah penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan di dalam menjadi PPPK.

Hal itu disampaikan Desy usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam rangka peninjauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pembiayaan guru PPPK, Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (28/1/2022).

“Ini menjadi suatu catatan penting dalam konteks pendidikan, pengangkatan PPPK, menjadi guru atau apapun para penyandang disabilitas berkewarganegaraan Republik Indonesia memiliki hak yang sama dan setara untuk bisa mengakses kehidupan mereka dan mendapatkan keadilan bagi mereka untuk bisa menjadi manusia yang mandiri dan sejahtera,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Sebagai informasi, pada pelaksanaan rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Diketahui, proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non-disabilitas.

“Jadi, yang paling utama kami berharap sekali agar kendala pengangkatan guru-guru honorer menjadi PPPK ini bisa terselesaikan dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas. Tidak hanya dalam tataran kebijakan, tapi dalam tataran penganggaran juga dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, kabupaten dan kota,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tersebut. (MAXIMUS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed