oleh

Legislator Nilai Tidak Efektif Beban Awasi Perlindungan Data Diberikan ke Kominfo

30-01-2022 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Foto: Jaka/nvl

KOPIFLOR.ID,JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai tidak akan efektif beban untuk awasi perlindungan data pribadi diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Sebab, kementerian tersebut sudah memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang terlalu banyak. Sehingga, rawan untuk tidak efektif jika persoalan data juga dibebankan terhadapnya.

“Fraksi Partai Demokrat menilai tidak akan efektif jika beban untuk mengawasi perlindungan data pribadi atau mengawasi pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi ini juga dibebankan kepada Kominfo yang tupoksinya sudah banyak sekali. Bisa tidak efektif,” ujar Rizki saat dihubungi Parlementaria, Sabtu (29/1/2022).

Rizki menambahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) adalah beleid yang paling strategis dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada aspek yang masih lambat dibahas dalam rangka untuk mencari titik temu penyelesaian dalam RUU tersebut. Yaitu, soal pembentukan badan lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

“Kami tentu berharap bahwa pemerintah bisa serius dalam mencari titik temu tersebut. Salah satunya yang sudah menjadi rahasia umum adalah dalam pengawasannya nanti. Agar bagaimana pelaksanaan UU PDP ini nanti ketika sudah ditetapkan, bisa diawasi oleh badan yang independen, badan yang objektif menilai baik untuk swasta atau pemerintah,” tambahnya.

Rizki menegaskan keinginan untuk menghadirkan lembaga pengawas data yang independen ini bukan untuk kepentingan DPR. Melainkan, berdasarkan aspirasi dari para peneliti, aktivis sosial masyarakat, hingga para korban kebocoran data yang disampaikan kepada DPR saat pembahasan RUU PDP tersebut.

Jika beban untuk mengawasi perlindungan data pribadi ini diberikan kepada pemerintah, tambah Rizki, maka tidak akan efektif. Karena peran dari lembaga ini ke depannya akan menyetarakan kedudukan antara swasta dan pemerintah itu sendiri. Termasuk, menentukan siapa lembaga yang paling bertanggung jawab ketika terjadi penyalahgunaan data, termasuk sanksi yang diberikannya.

“Menurut kami dari Fraksi Partai Demokrat, tidak akan efektif kalau pemerintah mengawasinya diri sendiri terkait hal itu. Perlu ada badan independen yang bisa bertindak objektif termasuk kepada pemerintah itu sendiri juga kepada swasta,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Dengan adanya pembentukan badan otoritas pengawas perlindungan data yang bersifat independen ini, menurut legislator dapil Banten I ini maka akan menciptakan peluang investasi. Oleh karena, terjadi peningkatan standardisasi perlindungan data pribadi Indonesia setara dengan negara-negara yang lebih maju.

“Investor suka dengan hal ini. Maka, itu yang kita dorong. Jika Kominfo punya konsep sendiri, ayo kita cari titik temu. Jangan sampai semangat untuk mencari titik temu malah tidak berbuah hasil yang akhirnya merugikan kepentingan masyarakat luas,” tutup Rizki. (MAXIMUS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed