oleh

Jaksa Beri Petunjuk Ke Penyidik Polda NTT Agar Periksa Bupati Lembata Terkait Kasus Awololong

 25 Juni 2021 – 11:45 wit

Kejati NTT dan Amppera membahas tentang progres penanganan kasus dugaan korupsi proyek Wisata Jembatan Titian Apung dan kolam Apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong Lembata salah satu petunjuk adalah untuk memeriksa Bupati Lembata

Kopiflor.id,,Kupang – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur  melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendrik Tip dan Nurcholish Rabu, 23 Juni 2022 menerima perwakilan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera – Kupang) di ruang PTSP. Dalam audensi tersebut, jaksa memberi “sinyal” akan dilakukan pemeriksaan terhadap bupati Lembata oleh penyidik Polda NTT.

Seperti dilaporkan ke awak media Betabutu News, dalam kesempatan itu, Kejati NTT dan Amppera membahas tentang progres penanganan kasus dugaan korupsi proyek Wisata Jembatan Titian Apung dan kolam Apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong Lembata.

Diawal pembicaraan, terkait kasus Jeti Awololong, Jaksa Nurcholish menjelaskan, kejaksaan telah menerima perkara dari penyidik kepolisian. “Berkas yang kami teliti itu syarat formil dan materiil,” katanya.

“Terkait kasus yang disampaikan (kasus Awololong), jaksa peneliti melihat fakta-fakta yang ada, walaupun banyak orang, kita melihat peranannya apa, kemudian niat jahat terhadap itu apa, posisi sekarang kita telah memberi petunjuk terkait ada fakta-fakta yang harus digali,” tuturnya.

JPU Hendrik Tip mengatakan, berkas perkara kasus Awololong masih di penyidik Tipidkor untuk dilengkapi. Ia melanjutkan, salah satu petunjuk adalah untuk memeriksa Bupati Lembata.

“Supaya jelas persoalannya, periksa Pak bupati, kita beri petunjuk periksa Pak Bupati, melakukan pendalaman dari aspek perencanaan anggaran sampai dengan eksekusi anggaran, kira-kira seperti apa?,” ucap Hendrik.

Lalu, ia meminta penyidik untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, niat jahatnya Si Middo (konsultan perencanaan), niat jahatnya PPK (Silvester Samun, SH).

Ia menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan penyidik terkait perkembangan kasus Awololong, teman-teman penyidik masih berupaya untuk melengkapi. Pada prinsipnya, niat jahat, perbuatan melawan hukum, dan alat bukti yang cukup.

Sementara koordinator Amppera Kupang, Emanuel Boli menjelaskan, mengapa Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur Harus Diperiksa Polda NTT Terkait Kasus Korupsi Awololong.

Sebab, proyek wisata itu muncul dalam Perbup nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penjabaran  APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018. “Dokumen Perbup tersebut di atas telah diperoleh Amppera Kupang,” kata Emanuel Boli.

Menurut Emanuel, Bupati Lembata harus diperiksa Polda NTT agar tidak menimbulkan polemik, tuduhan miring, spekulasi, atau kecurigaan publik bahwa Polda NTT telah masuk angin dalam memproses kasus korupsi Awololong.

Sebelumnya, pengacara dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Hariz Azhar angkat bicara soal kasus dugaan korupsi proyek pembangunan destinasi wisata Jembatan Titian Apung dan Kolam Apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata, yang merugikan keuangan negara sekitar Rp. 1,4 miliar berdasarkan hasil audit BPKP NTT.

Ketidakterbukaan Polda NTT kepada publik, kata dia, semakin mengindikasikan bahwa jangan-jangan ada udang di balik bakwan,” kata dia. Haris menambahkan, biasanya, tersangka kasus korupsi itu ditahan. Sebab, ancaman hukuman penjara lebih dari  2 (dua) tahun, normalnya ditahan. Ia menduga ada yang aneh di pihak kepolisian.

Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, AKP. Budi Guna Putra, SIK., dalam keterangan pers, Senin, (21/12/2020) mengatakan, proyek tahun anggaran 2018-2019  ini menelan anggaran Rp6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp  6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

“Sejumlah dokumen kita sita dan 37 saksi kita periksa. Saat ini masih dua tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada penambahan tersangka,” katanya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT, Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos, S.I.K. belum lama ini mengatakan, penyidik Polri dalam menangani setiap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dengan hati-hati dan profesional.

Untuk diketahui, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.Dilanjutkan dari media Betabutu news (STL)