by

generasi Kepulauan Flores masih tidur nyenyak dan malas merespon adanya peluang Emas dari UU 23 tahun 2014.

Rabu, 31Maret 2021.
Oleh :Frans Mado,Direktur Legisda.

Fransiskus Sigit Mado.

Ketika urusan manajemen organisasi kepemerintahan menumpuk dengan jumlah pelayanan yang tidak efisien, apalagi jauh dari tempat tinggal penduduk Kepulauan Flores, maka sebagian orang merasa Hal itu biasa-biasa saja.

Sebagai warga Indonesia, kita merasa jalur pikiran di atas, adalah suatu kekeliruan besar yg dialami generasi Kepulauan Flores saat ini, 2021.

Pada saat, UU no 23 tahun 2014, menyediahkan perangkat hukum yg aktual untuk mengisi Pembangunan dengan model baru, generasi Kepulauan Flores masih tidur nyenyak dan malas merespon adanya peluang Emas dari UU 23 tahun 2014.

Apakah betul, Suku Bangsa Kepulauan Flores itu, menjadi apatis dan tidak bersemangat untuk membangun rumah tangga ya sendiri?
Apakah generasi Kepulauan Flores sudah kehabisan akal dan intelektual nya, untuk memajukan daerahnya dengan rujukan UU 23 tahun 2014?

Apakah keterpurukan dan ketertinggalan yg diderita di Kepulauan Flores itu, harus dipelihara terus, tanpa kemajuan pendekatan pelayanan dan kesejaheraan yg lebih layak sebagai bangsa Indonesia?

Keangkuhan dan lambat bertindak adalah dua Hal yang membuat semua Kita generasi Kepulauan Flores masih seperti ini. Masih memiliki wilayah yang sangat luas dan belum optimal mengembangkan potensi daerah secara positif untuk kemajuan SDM Kepulauan Flores saat ini.

Muncul dengan PKF, sebagai pembangunan Kawasan Pertumbuhan Nasional di Wilayah Kepulauan Flores tahun 2021. Namun Sikap apatis masih menghantui jiwa dan pikiran generasi Kepulauan Flores, saat ini.

Apakah Masih pengecut, atau dll, sehingga rasanya dingin dan membeku. Semua hanya menonton, tidak punya inisiatif yg kongrit untuk saling berembuk membangun daerah mereka. Ada usulan ROSKAB di bulan April 2021 sesudah perayaan Paskah 2021, Masih terus berdiam diri.Ada rasa aneh dan heran saja, karena waktu terus berlari; kehidupan nyata terus bergerak, tindakan menjemput PKF masih saja lambat.

Pembicaraan dan Model pembahasan ttg PKF sudah berusia 62 tahun, namun hasilnya masih nol, terhitung sampai hari ini 31 Maret 2021.

Mengapa para Pemimpin di Kepulauan Flores, fobia dengan UU no 23 tahun 2014? Padahal aturan hukum yg aktual ini, memberikan jutaan peluang untuk bisa mengurusi rumah tangga sendiri yg lebih efektif di Kepulauan Flores.

Kita bisa paham, karena ketertinggal di pedesaan Kepulauan Flores, dan Kemajuan multi demensi di Daerah Kepulauan Flores bukan menjadi prioritas utama rakyat dan pimpinan daerah ini.Tidak apa apa.

Ini hanya pesan buat diriku, di tanggal 31 Maret 2021. Agar selalu aku ingat, jika hendak membangun kampung halamanku di Kepulauan Flores Indonesia.

Perth, Australia Barat:
Rabu, 31 Maret 2021

Frans Mado
Direktur Legisda.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed