by

REFLEKSI SEJARAH PANJANG 65 TAHUN PERJUANGAN PKF

Kamis,18 Maret 2021

Oleh : Simply Da Flores

Simply Da Flores

Saat ini sedang diperjuangkan pemekaran DOB Propinsi Kepulauan Flores – PKF. Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Kepulauan Flores – P4KF menjelaskan bahwa sudah 65 tahun cita-cita itu, terhitung sejak pertemuan di Nele – Maumere, Kabupaten Sikka. Mengapa sudah 65 tahun, namun belum terwujud Propinsi Kepulauan Flores ?Ada apa sebenarnya ?

Sekilas Catatan Kronologi Perjuangan

Pasca pemilu pertama Indonesia tahun 1955, Partai Katolik, selaku pemenang pemilu di luar jawa, khususnya di Flores, memunculkan gagasan tentang perlunya Flores menjadi sebuah provinsi tersendiri, seperti daerah provinsi lainnya di Indonesia saat itu. Gagasan Flores provinsi coba dicetus oleh sejumlah tokoh Partai Katolik di daratan Flores. Mereka berkumpul di Aula Paroki Roh Kudus Nelle, pada bulan Mei 1956. Di Nelle inilah gagasan Flores provinsi secara resmi dicetus untuk pertama kalinya.

Selanjutnya, rintisan awal di Nelle-Sikka pada bulan Mei 1956 ini dilanjutkan di Ende pada bulan Juni tahun 1957. Setahun kemudian, justru yg terbentuk adalah Provinsi NTT; sebagai bagian hasil pemekaran dari Provinsi Sunda Kecil yang diubah menjadi tiga daerah provinsi baru: yakni propinsi BALI, NTB, NTT pada tgl 20 Desember 1958.

Sedemikian kuatnya gagasan Flores provinsi yg tercetus bulan Mei 1956 di Nelle-Sikka ini, sehingga kelahiran Provinsi NTT tahun 1958, sama sekali tidak menyurutkan tekad para tokoh Flores untuk terus memperjuangkannya dari waktu ke waktu.

Antara tahun 1980-an hingga tahun 1999, gagasan Flores provinsi kembali disuarakan oleh berbagai komponen masyarakat Flores, diantaranya Koordinasi Komite Perjuang Pembentukan Provinsi Flores (KKP3F) di Maumere pada tahun 1999. Dari Maumere, KKP3F terus berlanjut ke Ende tahun 2000, dan di berbagai kota di Indonesia, hingga puncaknya pada pelaksanaan Musyawarah Besar – Mubes Orang Flores tgl 31 Oktober-1 November 2003 di Ruteng.

Dalam Mubes ini, para bupati dan pimpinan DPRD kabupaten dari tujuh kabupaten di Flores saat itu, sepakat membentuk Provinsi Flores dengan tiga calon ibukota provinsi yakni Mbay, Ende, dan Maumere. Sayangnya, hasil voting oleh 7 bupati atas 3 opsi calon ibukota provinsi ini hanya sampai pada skor imbang 3:3 untuk Mbay dan Maumere. Adapun Bupati Ende, justru abstain.

Oleh karena tidak ada kepastian calon tunggal IKP, maka perjuangan Flores provinsi sejak Mei 1956 hingga akhir awal November 2003 di Ruteng, benar-benar menggantung dan berakhir tanpa kepastian.

Fakta ini menginspirasi Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR) Manggarai menginisiasi pembentukan Wadah Adhock bernama Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Flores (P4F) pd tgl 8 Mei 2013 di Ruteng. Misi utama P4F yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi P4KF adalah untuk menghidupakan kembali serta melanjutkan perjuangan aspirasi Flores provinsi sejak Mei 1956 di Nelle-Sikka hingga 31 Oktober -1 Nopember 2003 yg sempat berakhir dan ‘mati suri’ tanpa ada yg memperdulikannya lagi untuk diteruskan.

P4KF telah berjuang dan berhasil menggelar 2x kongres rakyat pada tgl 25 Februari tahun 2014 di Bajawa – Kabupaten Ngada dan di Mbay – Kabupaten Nagekeo pd tgl 20 Maret 2015.

Rencananya, Kongres III digelar di Ende pada bulan Mei thn 2015, namun tertunda selama 6 tahun, sejak 2015 – 2021.

Penundaan ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :

  1. Ketua P4KF, Bupati Ngada, Marianus Sae, sibuk dengan pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Ngada periode kedua th 2015-2020. Saat bersamaan, sejumlah bupati dan DPRD di Flores sibuk dg kegiatan pilkada bupati thn 2015.
  2. Ketua P4KF juga sibuk dg pencalonan dirinya terkait pilkada Gubernur tahun 2018 dan sejumlah bupati di Flores pd thn yg sama juga sibuk dg Pilkada Bupati dan pilkada Gubernur NTT.
  3. Thn 1999 , semua bupati sibuk dengan pileg dan pilpres.
  4. Tahun 2020, para bupati di sejumlah kabupaten di Flores, kembali disibukan oleh pilkada serentak.

Selanjutnya, sejak awal tahun 2021, P4KF kembali mencoba aktifkan kembali pergerakannya yang sempat vakum sejak Kongres Mbay thn 2015. Dalam rangka melanjutkan perjuangan inilah, Waketum 1 dan Sekjend P4KF kembali berkunjung ke 9 kabupaten guna melakukan koordinasi lanjutan demi pemenuhan syarat formal usulan pembentukan DOB PKF sesuai tuntutan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peluang dan Tantangan DOB PKF

Peluang utama adalah ada dasar hukum dengan UU Pemerintahan Daerah dan peraturan turunan nya. Namun, saat ini sedang ada moratorium untuk adanya DOB, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten.

Karena itu, segala persiapan sesuai ketentuan undang-undang bisa terus diupayakan, namun di tingkat kementerian dan DPR RI masih ada moratorium. Semoga segera dicabut moratorium dalam waktu dekat ini.

Selain aspirasi dari masyarakat Kepulauan Flores, sudah banyak daerah yang dokumennya antri di Depdagri dan DPR RI. Di wilayah propinsi NTT ada dua dokumen usulan yang sudah diproses yakni DOB Kabupaten Adonara dan Kodya Maumere.

Saat ini juga semua mengalami sedang adanya pandemi covid19, yang mempengaruhi semua sektor pembangunan negara, juga kehidupan masyarakat. Jadi, soal anggaran menjadi salah satu tantangan untuk pertimbangan pemekaran wilayah.

Tantangan lain, di tingkat propinsi, pada saat yang lalu sudah ada proses legal formal yang dilakukan para pimpinan daerah Flores, namun keinginan di tingkat propinsi berbeda. Gubernur saat itu lebih memilih NTT tetap propinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau; dengan berbagai alasan manfaat yang disampaikan. Mungkin ada pertimbangan politik lainnya, yang berkaitan dengan kebijakan partai saat itu.

Karena ini perjuangan politik, maka peluang dan tantangan sangat banyak berkaitan dengan regulasi yang ada, peran para politisi yang memegang mandat rakyat dan partai politik yang berkuasa dalam setiap periode.

Kekuatan dan Kelemahan Perjuangan DOB PKF

Kekuatan kita adalah aspirasi yang telah bergulir 65 tahun. Aspirasi adalah bagian dari hak dan kedaulatan rakyat uang dijamin undang-undang NKRI.

Ada banyak alasan yang mendasari aspirasi ini. Tentang latar belakang kewilayahan dan jumlah cakupannya, kebutuhan mendekatkan pelayanan publik dan anggaran pembangunan, juga sekarang cakupan wilayahnya memadai (9 kabupaten dan dua calon DOB Kabupaten dan Kodya), serta soal jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam yang ada.

Salah satu kelemahan yang pernah terjadi adalah soal penentuan ibukota tunggal yang disyaratkan undang-undang untuk pengusulan calon DOB Propinsi. Kegagalan ini disinyalir karena belum maksimalnya komunikasi, untuk menemukan kesepahaman para pemenang mandat publik.

Jika mengikuti ketentuan undang-undang dan aturan yang ada, sangat jelas indikatornya untuk menentukan satu kota sebagai calon ibukota propinsi. Namun kepentingan politik dan argumentasi lain lebih dominan, sehingga belum menghasilkan kesepakatan untuk satu calon ibukota definitif. Salah satu argumentasinya adalah harus kota yang di tengah Kepulauan Flores. Pokoknya di tengah. Lalu, kelihatan alasan itu membuat porsi indikator undang-undang dan Permendagri sepertinya diabaikan.

Hal lain yang saat ini menjadi kesulitan adalah soal pembiayaan dalam proses legalisasi dan nanti pada masa persiapan 3 tahun menuju DOB PKF definitf. Jika mengandalkan APBD dari 9 Kabupaten dalam cakupan calon DOB PKF, maka yang paling tahu dan mampu menjawab adalah para Bupati dan DPRD. Namun, kalau ada kerjasama Pemda dan P4KF dalam membangun dukungan sponsor dan partisipasi publik, kiranya menjadi salah satu solusi alternatif untuk memperlancar proses legalisasi perjuangan ini ke tingkat Propinsi dan Pusat nanti.

Beberapa Harapan

Dari kondisi terakir yang sedang dilakukan P4KF, kiranya perjuangan sudah semakin terang dan terfokus. Upaya pendekatan kepada pimpinan daerah di 9 kabupaten berjalan, dan semoga tanggapan positif yang ada akan berlanjut dengan tindakan legal administratif.

Ada sekurangnya tiga tahap yang diharapkan dari para pimpinan daerah yang berwenang di 9 Kabupaten untuk melahirkan Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah; yakni penyusunan draft oleh Bupati dan SKP terkait, konsultasi Bupati dengan DPRD, lalu Paripurna DPRD dan Bupati untuk membahas Draft SKB dan menetapkan Draft, yang diakhiri dengan penandatanganan SKB tersebut.

Isi dari Surat Keputusan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD tersebut memuat beberapa hal utama; yakni pernyataan kesediaan – perserujuan Kabupaten untuk mendukung dan menjadi bagian cakupan wilayah dari calon DOB PKF, mengusulkan satu calon ibukota definitif (diharapkan dengan lobi dan komunikasi antar pimpinan daerah 9 kabupaten sudah sama- final satu kota), kesediaan pemda mengalokasikan APBD selama tiga tahun berturut selama masa persiapan DOB PKF definit, sebagai anggaran pendukung bagi Propinsi induk.

Sedangkan anggaran mendukung proses perjuangan di tingkat propinsi dan pusat kiranya diperoleh melalui kerjasama Fund Rising oleh Pemda 9 Kabupaten dan P4KF serta jaringan perjuangan yang bersimpati.

Last but not List

Sebagai catatan reflektif, perjuangan panjang 65, tentunya mengajarkan kita untuk bisa selalu belajar dari pengalaman dan khusus kegagalan. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka perjuangan ini sebagai proses politik, kiranya selalu mengacu pada undang-undang dan aturan turunan nya yang berlaku; bukan perdebatan kepentingan dan selera individu atau kelompok, dengan kata kunci “pokoknya”.

Kerinduan bersama adalah DOB PKF menjadi alat handal untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan segenap masyarakat di Kepulauan Flores – dan kebaikan bersama – bonum commune serta res-publika – kepentingan rakyat.

Itu berarti bahwa spirit, prinsip dan guide perjuangan DOB PKF adalah Salus Populi Suprema Lex – keselamatan – kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Bersama kita bisa kompak semangat untuk sukseskan dan jemput DOB PKF.

Semoga

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed