by

Yusril soal Presiden 3 Periode: Di UUD Maksimum 2 Periode, Tak Ada Tafsir Lain

Senin, 15 Maret, 2021 13: 12 Wib

Yusril Ihza Mahendra.

Kopiflor.id,Jakarta-Publik kembali diributkan dengan kembali mencuatnya wacana perpanjangan masa kepemimpinan presiden 3 periode. Wacana tersebut dikemukakan oleh mantan ketua MPR Amien Rais.

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan aturan yang mengatur soal lamanya masa kepemimpinan seorang kepala negara itu sebenarnya telah ada dari zaman Soekarno.

Aturan yang dimaksud Yusril yakni Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen yang menyebutkan seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

“Ketentuan dalam Pasal 7 UUD 45 sebelum amandemen yang mengatakan ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali’ memang bersifat multi tafsir,” ujar Yusril saat dihubungi, Senin (15/3).

“Di masa Presiden Soekarno jabatan itu dipegang lebih dari 10 tahun. Di masa Presiden Soeharto bahkan lebih dari 30 tahun, setelah dipilih kembali setiap 5 tahun tanpa ada batasnya,” sambungnya.

Namun ketentuan di Pasal 7 itu diamandemen menjadi Presiden dan wakilnya hanya dapat memimpin 5 tahun serta dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali terakhir.

“Di era reformasi, norma Pasal 5 UUD 45 itu diamandemen sehingga berbunyi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’,” ucap Yusril.

Hasil amandemen itu dipastikan Yusril tidak multi tafsir seperti aturan terdahulu. Sehingga jika mengacu pada aturan itu, seorang presiden hanya dapat menjabat maksimal dua kali untuk dua periode.

“Dengan amandemen pertama UUD 45 (1999) yang mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 45, maka sifat multi tafsir itu menjadi hilang. Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat maksimum dua kali periode jabatan, yakni selama 10 tahun. Tidak ada tafsir lain lagi,” – Yusril.

“Dengan perubahan di atas, maka mustahil akan ada seorang Presiden memegang jabatannya sampai tiga periode, kecuali lebih dahulu dilakukan amandemen terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 45 tersebut,” lanjut dia.

Meski begitu, ia menilai praktik masa jabatan presiden itu bisa diubah tanpa mengamandemen isi dari Pasal UUD.

“Perubahan UUD memang bisa terjadi melalui ‘konvensi ketatanegaraan’. Teks sebuah pasal tidak berubah, tetapi praktiknya berbeda dengan apa yang diatur di dalam teks. Contohnya adalah ketika sistem pemerintahan kita berubah dalam praktik dari sistem presidensial ke sistem parlementer pada bulan Oktober 1945. Perubahan itu dilakukan tanpa amandemen UUD, namun dalam praktiknya perubahan itu berjalan dan diterima oleh rakyat,” ungkap Yusril.

Kendati demikian Yusril pesimis hal itu dapat dilakukan pada era seperti sekarang ini. Adanya trauma akan kepemimpinan masa lalu hingga kebebasan masyarakat untuk berekspresi, kata dia, jelas akan jadi batu sandungan untuk menggelar konvensi ketatanegaraan.

“Apalagi di zaman kebebasan berekspresi dan kebebasan media sekarang ini, penolakan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode berdasarkan konvensi akan menghadapi tantangan yang cukup berat,” lanjut dia.

Tak hanya menyampaikan pendapat di muka publik, Yusril menuturkan masyarakat pun kini dapat memprosesnya melalui uji materil di tingkat Mahkamah Konstitusi.

“Orang bisa mempersoalkan masa jabatan periode ketiga dengan cara konvensi tersebut di Mahkamah Konstitusi. Lain halnya jika terjadi amandemen oleh MPR atas norma Pasal 7 UUD 45, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Yusril.(Mx)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed